JANGAN TERGESA-GESA MEMBUKA PARIWISATA, GURU BESAR UDAYANA INI PENJELASNNYA

DENPASAR, LOKADEWATA.COM—. Seperti yang telah diketahui bersama bahwasannya Gubernur Koster telah menegaskan bahwa Bali belu membuka pariwisata, terkait hal tersebut Guru Besar Universitas Udayana Prof Wayan Windia mendukung keputusan Gubernur Bali Wayan Koster belum membuka pariwisata Pulau Dewata. Kamis (18/6).

Prof Wayan Windia menyampikan bahwasannya, “Saya mendukung keputusan gubernur. Bahwa kita jangan tergesa-gesa membuka Bali untuk pariwisata.  Kita harus tahan menerima tekanan dari kapitalis,” ungkapnya. Untuk itu, kebijakan pemerintah agar mengutamakan kesehatan yang nomer satu, hal itu juga telah menjadi kesimpulan FGD di Warung 63 Taensiat pada awal Maret lalu. 

Tak hanya itu Prof Wayan Windua juga menambahkan bahwa, “Kita juga harus siap beda pendapat dengan pemerintah pusat,  jangan-jangan nanti kalau cepat-cepat dibuka maka Pak Menteri punya nama, kaum kapitalis dapat untung, tapi masyarakat Bali dapat buntungnya,” imbuh Windia. Ditekankan kembali, kesehatan tetap nomer satu dan turis nomer sekian. Termasuk stop dulu pariwisata massal. Diharapkan Bali Era Baru, pariwisata yang berkualitas dan pariwisata budaya. “Kalau ini dilaksanakan barulah namanya Bali Era Baru. Kalau tidak, apanya yang baru?,” tanyanya. 

Sementara itu, Guru Besar Unud Ahli Ekonomi  I Komang Gde Bendesa menambahkan sektor pariwisata tetap dikembangkan atas dasar pembangunan pertanian berkelanjutan.Dampak yang dirasakan jauh lebih buruk  dibandingkan dari dampak bom Bali.”Untuk pariwisata there is no point of return, pariwisata yang berbasis budaya hanya bisa maju apabila pertanian berkembang dan maju,” jelasnya.

Dan menurutnya, pemulihannya tergantung pada situasi global terutama kepastian vaksin Covid-19 dan juga perilaku wisatawan akan banyak akan berubah pada pariwisata. Maka dari itu, kesehatan dan kebersihan menjadi prasyarat utama harus tuntas dulu. Setelah itu,  baru ekonomi dipulihkan apalagi  pariwisata sangat peka terhadap keamanan, peran pemerintah sangat menentukan terutama dlm penyediaan jaring pengaman sosial (JPS) yang masih berdampak.  (PT/LOKA) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *