DENPASAR, LOKADEWATA.COM — Seperti yang kita ketahui TPID Provinsi, Kabupaten/Kota berada dibawah koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPID) dalam melakukan pemantauan inflasi serta upaya dan solusi yang diambil terhadap paktor pemicu inflasi yang berada di wilayah kerja masing-masing. Maka dari itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali yakni Dewa Made Indra, selaku Ketua Harian TPID Provinsi Bali hadiri acara Rapat Evaluasi Kinerja TPID Periode 2019 bersama Kementrian Koordinasi Bidang Perekonomian. Acara yang turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia perwakilan Bali selaku Wakil Ketua TPID Provinsi Bali (Bp. Trisno Nugroho, Plt. Asistant Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia , selaku Wakil Kepala Seretariat TPID, Bapak Fery Irawan dan juga Anggota TPID Provinsi, Kabupaten/Kota se-Bali ini berlangsung pada Selasa (25/2/2020) di Meeting Room Hotel Hilton-Nusa Dua Bali.
Mengenai sitematika penyusunan laporan penilaian kinerja TPID dan substansi pengendalian inflasi yang diterapkan dalam suatu program kerja serta inovasi yang mengacu pada kondisi tiap-tiap daerah. Pengendalian tingkat inflasi disuatu daerah bertujuan untuk mempertahankan daya beli dan peningkatan taraf hidup masyarakat, dan pada akhirnya dapat menekan angka tingkat kemiskinan. “Terkait hal tersebut, Kepala Daerah diharapkan memiliki perhatian terhadap upaya pengendalian inflasi untuk memperoleh tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat,” jelas Plt. Asistant Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Bapak Fery Irawan.
Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra yang juga selaku Ketua Harian TPID Provinsi Bali, dalam sambutannya menyampaikan, “Saya apresiasi yang setinggi-tingginya kepada anggota TPID se-Bali, atas segala upaya dan kerja kerasnya dalam menjaga stabilitas harga diwilayahnya masing-masing. Kedepan, komitmen dan upaya anggota TPID di Bali peril terus ditingkatkan, mengingat tantangan pengendalian inflasi kedepan semakin berat, mengingat kecepatan peningkatan kapasitas produksi komoditas pangan ini dipandang masih belum ammpu mengiringi kecepatan peningkatan kebutuhan, ditambah lagi dengan rantai distribusi tata niaga pangan yang belum efisien, khususnya di wilayah Bali,” jelasnya.
“Disamping itu, pencapaian Award TPID yang selama ini diraih bukanlah semata-mata hanya untuk ajang kompetisi antar daerah tanpa mengindahkan program yang matang dan berkelanjutan, melainkan menjadi suatu tugas bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola kesejahteraan masyarakat dengan mengendalikan tingkat inflasi. Ditambahkan, kedepan, seluruh komponen TPID baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota perlu terus membenahi kualitas koordinasi antar OPD/Instansi untuk dapat menghasilkan strategi dan program pengendalian inflasi yang kreatif dan inovatif,” tambahnya. (TG/LOKA)