oleh

Pura Samuhan Tiga Akan Jadi Sejarah Tonggak Berlakunya Perda Desa Adat di Bali.

DENPASAR, LOKADEWATA.COM – Gubernur Bali Wayan Koster menilai keberadaan desa adat begitu vital bagi kelangsungan aspek religius, sosial dan budaya di Bali. Sebagai langkah nyata prioritas utama, maka Gubernur Koster melakukan penguatan eksistensi desa adat melalui payung hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Pemberlakuan Perda ini sendiri ditandai dengan penandatanganan prasasti di Wantilan Pura Samuhan Tiga, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar pada Anggara Kliwon, Kulantir Selasa (4/6) besok. Momentum bersejarah ini akan dihadiri oleh seluruh bupati/walikota se-Bali, Majelis Utama, Madya dan Alit Desa Pakraman serta tokoh-tokoh dan perwakilan masyarakat.

Menurut Gubernur Koster, Perda ini secara garis besar mengatur secara fundamental dan komprehensif mengenai berbagai aspek berkenaan dengan desa adat di Bali untuk menguatkan kedudukan, kewenangan, dan peran desa adat.

“Ini merupakan implementasi nyata dari visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Baru Era Baru,” ungkapnya menegaskan, Minggu (2/6) di Denpasar

Pria yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini kemudian menyontohkan, melalui Perda ini desa adat mempunyai otonomi yang berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

“Tentu saja dengan catatan, lembaga, majelis dan tiap perangkatnya harus punya pemahaman yang menyeluruh akan kewenangannya,” terang Koster.

Dijelaskannya pula, Perda ini juga menegaskan desa adat sebagai pelembagaan dalam pelaksanaan tatanan kehidupan masyarakat Bali sesuai dengan kearifan lokal Sad Kerthi.

“Desa adat ini sebagai cerminan, sebagai karakter orang Bali itu sendiri, yang diperkuat makna dan fungsinya dengan Perda ini,” jelasnya.

Begitupun dengan pengelolaan anggaran, lembaga-lembaga yang dinaungi, aset desa, hingga penggolongan krama, semuanya lebih dipertegas dan diperjelas kembali.

“Sehingga lebih jelas pengelolaannya,” ujar Gubernur Kelahiran Sembiran, Buleleng ini.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan regulasi ini, Koster akan menjalin kerjasama serta sinergitas, antara Pemprov, majelis utama hingga alit bersama perguruan tinggi supaya semua pihak terkait mempunyai satu persepsi dan pemahaman yang sama.

“Ditunjang juga dengan sosialisasi intens, sehingga saya optimis penerapan Perda ini akan memberikan dampak besar dan menyeluruh bagi kehidupan adat, sosial, budaya dan keagamaan di Bali. Dan yang paling penting, menegaskan keberadaan desa adat di Bali, baik secara fakta maupun secara hukum,” pungkasnya. (AP/AS)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *